Agenda

Oleh ADMIN ET

A.     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA TAHUN 2018.

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, enatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan Keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

1.      Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2.      PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3.      Peraturan Pemerintah Nomor :60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4.      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5.      Peraturan Bupati Sleman Nomor :9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

6.      Peraturan Desa Sumbersari Nomor : 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018

Untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari  menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari penjariungan aspirasi, musyawarah desa dan rapat umum BPD untuk penetapannya.

APBDesa Sumbersari didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2018..

Untuk Pelaksanaan Kegiatan dan Alokasi serta Realisasi Anggaran akan kami sajikan pada BAB III, sedangkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang kami susun berupa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Tahun 2018, sudah kami laporkan kepada Bupati Sleman sebagaimana terlampir.

B.   PRIORITAS DESA

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif.

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sumbersari yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan serta dipadukan dengan Pendanaan yang diterima oleh Desa, yang tersusun dalam APBDesa Tahun Anggaran 2018, yang tertuang dalam Peraturan Desa No: 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumbersari Tahun 2018.

Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat Desa.

Prioritas program pembangunan skala Desa Sumbersari merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, kewenangan Desa dan secara teknis di lapangan, tersedianya sumber daya yang ada di Desa.

Untuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, segala Acuan dari pelaksanaan Program bersumber dari Anggaran Belanja Negara (APBN) dan APBD Kabupaten Sleman, yang kesemuanya disampaikan secara berkala dan tertuang dalam APBDes. Sumbersari Tahun Anggaran 2018.

Untuk Realisasi Pelaksanaan APBDes 2018, tertuang dalam Laporan Semester pertama dan Semester akhir dan dilaporkan dalam Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2018. Dengan Rincian Pendapatan serta Belanja seperti tabel berikut ini ( tabel.7 dan 8)

Tabel Nomor 7.

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kegiatan	Jumlah APBDes. 2018
		APBN,APBD PORV, APBD KAB,APBDes,DAN MITRA KE.III.	Realisasi
1	2	3	4
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.104.005.395,00	1.066.616.745,00
2.	Bidang Pembangunan	1.068.932.300,00	1028.437.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	290.501.500,00	290.499.500,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	105.150.000,00	103.794.000,00
5.	Pos Tak Terduga	7.802.750,00	0,00
JUMLAH =		2.576.391.945,00	2.489.347.345,00

Ø  Pembiayaan Desa :

a.    Penerimaan Pembiayaan ( SILPA 2018 )      Rp.      258.968.778,00

b.    Pengeluaran Pembiayaan 2018                     Rp.        30.349.700,00

------------------------------- ( - )

Rp.      228.619.078,00

c.    SILPA 2018 ( SALDO PLUS )= Rp. 228.619.078,00

Tabel.Nomor :8

REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
Pagu Dana Desa Rp. 898.241.000,-
NO	U R A I A N				PENERIMAAN                   ( Rp. )	PENGELUARAN          (Rp.)	SISA               ( Rp. )
1	2				3	4	5
1.	PENDAPATAN
	Dana Desa :
	≈			Tahap I	179.648.200,-	179.648.200,-
	≈			Tahap II	359.296400,-	359.296.400,-
	≈			Tahap III	359.296.400,-	312.310.100,-	46.986.300,-
JUMLAH					898.241.000,-	851.254.700,-	46.986.300,-
2	BELANJA :
	1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:				-
	2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:				797.305.000,-
	3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :				-
	4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat:				23.600.000,-
JUMLAH						820.905.000,-
3	PEMBIAYAAN :
	1	Pembentukan dana cadangan				-
	2	Penyertaan Modal Desa (BUMDes)				30.349.700,-
JUMLAH						30.349.700,-
JUMLAH TOTAL (2+3)						851.254.700,-

KEWENANGAN DESA

A.	URUSAN HAK ASAL USUL DESA
1.	Pelaksanaan Kegiatan.
	Sesuai dengan Rencana kegiatan Jangka menengah , bahwa pelaksanaan kegiatan Desa baik Belanja Rutin, maupun belanja kegiatan pembangunan sumber pembiayaannya didasari pada ketentuan ketentuan yang diatur pada Peraturan Desa Nomor :01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.

a)    Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang Mendukung Perekonomian Desa

1.    Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan

1.1.         Pembangunan Betonisasi jalan.

1.2.         Pembangunan Jalan poros desa.

1.3.         Peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

2.    Program Pembangunan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Pemukiman dan Penataan Ruang:

2.1.         Pembangunan saluran air/drainase/gorong-gorong/talud

3.    Program Penyediaan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

3.1.         Pembangunan sarana prarasana air minum (PAMSIMAS).

3.2.         Pemberdayaan Pompanisasi Pertanian

4.    Program Pembangunan Sarana Prasarana Pemasaran Hasil Produksi

4.1.         Pembangunan kios-kios pemasaran hasil produksi dan hasil kerajinan.

4.2          Pembinaan Kelompok-kelompok Pemberdayaan Pertanian & Perikanan.

b)    Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

1.    Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1.1.         Penyuluhan kesehatan Ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

1.2.         Perawatan berkala kesehatan Ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

1.3.         Pertolongan persalinan bagi Ibu dari keluarga kurang mampu.

1.4.        Kerjasama dengan RSA UGM dalam pentyelenggaraan Rumah Edukasi Diabetes Melitus

2.    Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2.1.         Penyuluhan kesehatan Ibu hamil dari keluarga kurang mampu.

2.2.         Pelayanan kesehatan dasar gratis di Polindes.

2.3.         Pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin ke RSU.

3.    Program Perbaikan Gizi Masyarakat

3.1.         Pemberian makanan tambahan dan vitamin.

3.2.        Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

3.3.        Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi.

4.    Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

4.1.         Penyemprotan/fogging sarang nyamuk.

4.2.         Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.

4.3.         Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik.

c)    Pengembangan Pendidikan Bermutu dan Berkualitas

1.    Program Penindidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

1.1.         Pemerian Insentif Pendidik PAUD.

1.2.         Peningkatan Sarana prasarana Sekolah.

1.3.         Bantuan operasional kegiatan pendidikan

2.    Program Penindidikan Dasar

2.1.         Pemberian bantuan operasional kegiatan pendidikan.

2.2.         Pemberian bantuan pada Pendidik non formal.

3.    Program Penindidikan Non Formal

3.1.         Pemberian bantuan bagi Pendidik non formal.

3.2.         Pemberian Bantuan operasional kegiatan.

3.3.         Pengembangan dan peningkatan pendidikan berbasis agama.

4.    Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

4.1.         Pengembangan sarana prasarana olahraga.

4.2.         Pembinaan kepada Bibit bibit atlit yang berprestasi

5.    Program Peningkatan Pembinaan Pemuda

5.1.         Pembinaan kelembagaan pemuda.

5.2.         Pelatihan Dasar Kepemimpinan.

5.3.         Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

d)    Peningkatan Pembangunan Ekonomi dengan mendorong tumbuh dan berkembangnya Pembangunan Bidang Pertanian dalam arti luas .

1.      Program Peningkatan Produksi Pertanian

1.1.  Peningkatan Pemiliharaan Sarana Prasarana Pertanian.

1.2.  Penyediaan sarana produksi.

2.      Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama dan Penyakit

2.1.  Penyuluhan dan pendampingan petani dalam menangani hama tanaman dan pelaku agribisnis.

2.2.  Peningkatan pencegahan hama tanaman pangan

3.      Program Peningkatan Iklim Investasi dan Produktivitas serta Pembukaan Lapangan Kerja

3.1.  Peningkatan promosi& kerjasama investasi serta meningkatkan daya saing .

3.2.  Jaminan kepastian hukum berusaha.

3.3.  Pengembangan perekonomian lokal.

4.      Program Peningkatan Kualitas Badan Usaha Desa. (BUD) atau sejenisnya.

4.1.  Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan menengah.

4.2.  Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro, kecil dan menengah.

4.3.  Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah serta perdagangan dan Industri Rumah tangga.

5.      Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

5.1.  Pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja.

5.2.  Pelatihan ketrampilan penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih untuk meningkatkan kualitas produktivitas tenaga kerja.

e)    Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

1.    Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Kapasitas Aparatur

1.1.  Pembangunan /Rehab Gedung Kantor Desa.

1.2.  Pembangunan Kantor Desa.

1.3.  Pembangunan Gedung-gedung Perkantoran Badan & Lembaga Desa.

1.4.  Pembangunan Papan Papan Nama Lembaga dan Kantor Desa.

1.5.  Penambahan peralatan teknologi komunikasi dan komputer untuk pengolah data.

1.6.  Menambah perangkat lunak (software) program olah data, untuk SIAK guna pelayanan Kependudukan secara online.

1.7.  Mengadakan reformasi birokrasi.

1.8.  Meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat.

1.9.  Menerapkan disiplin, semangat kerja dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan bagi Aparatur Pemerintah Desa.

1.10.  Meningkatkan profesionalisme Aparatur sehingga tercipta Pemerintah Desa yang bersih, transparan, akuntabel dan demokratis.

2.    Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.1.  Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.

2.2.  Peningkatan program komputer untuk olah data kependudukan.

2.3.  Peningkatan Pelayanan Penduduk dengan sistem SIAK secara Online.

3.    Program Pelayanan Keluarga Berencana

3.1.  Peningkatan kegiatan KB Mandiri.

3.2.  Pengembangan kelembagaan KB dalam bidang sosial ekonomi.

4.    Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya.

4.1.  Revitalisasi kebudayaan dan kesenian lokal

4.2.  Pembinaan Kebudayaan lokal yang sudah ada ( Jathilan, Campursari, dll )

4.3.  Pemberian bantuan untuk Kelompok kelompok Budaya Lokal.

5.    Program Peningkatan Politik Masyarakat.

5.1.  Revitalisasi  pusat informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat.

5.2.  Memantapkan stabilitas sosial politik di masyarakat.

5.3.  Koordinasi forum-forum diskusi publik.

5.4.  Peningkatan kapasitas kelembagaan BPD.

5.5.  Peningkatan pelayanan fungsi BPD

5.6.  Peningkatan fungsi dan tugas RT/RW.

6.    Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Desa.

6.1.  Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musrenbangdes.

6.2.  Penyusunan perencanaan pembangunan desa dengan mempertimbangkan aspek gender.

6.3.  Meningkatkan Pembuatan /perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangkan /mengangkat masukan dari tingkat Bawah ( RT/RW atau masyarakat di Padukuhan-padukuhan )

7.    Program Peningkatan Kualitas Keuangan Desa.

7.1.  Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan desa.

7.2.  Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan asli Desa ( PAD )

7.3.  Meningkatkan sumber-sumber dana dari /diluar Tanah Kas Desa.

7.4.  Peningkatan pendidikan, pelatihan dan/atau bintek regulasi pengelolaan keuangan desa.

8.    Program Peningkatan Pemberdyaan Masyarakat.

8.1.  Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan Desa.

8.2.  Peningkatan tingkat swadaya masyarakat.

8.3.  Pemberian bantuan operasional lembaga kemasyarakatan.

f)     Peningkatan Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam dan Linkungan Hidup.

1.    Program Pengelolaan Persampahan

1.1.Perintisan sarana prasarana pengelolaan persampahan.

1.2.Pelatihan manajemen pengelolaan persampahan.

2.    Program Perlindungan dan konservasi Sumber daya alam.

2.1.       Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2.2.       Pelestarian Burung Hantu (tyto alba) sebagai predator hama tikus di areal persawahan.

2.3.       Peningkatan pelaksanaan reboisasi.

2.	Tingkat Pencapaian
		Keberhasilan Pembangunan tidak lepas dari peran serta Masyarakat , namun jika mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu atau belum bisa  diukur berhasil, intinya harus ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan mempunyai rasa memiliki;
		Di Desa Sumbersari, tingkat pembangunan yang paling menonjol adalah pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana dana Pemerintah, berupa Dana Desa,ADD, ataupun dana-dana Transfer Bantuan Tingkat Kabupaten/Provinsi dan Pemerintah Pusat.
		Tingkat Pencapaian pelaksanaan Pembangunan yang terbagi dari 4 Bidang Pelaksanaan Kegiatan diantaranya : a.      Pelaksana Kegiatan Bidang Pemerintahan dan Rumah Tangga Kantor b.      Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan Fisik c.      Pelaksana kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan d.      Pelaksana kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		Pencapaian pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan 94 % dan telah dilaporkan kepada Bupati Sleman, dengan Peraturan Desa nomor : 01 Tahun 2019 tentang LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018. ( terlampir dalam Laporan ini )
3.	Satuan Pelaksanaan Kegiatan . Satuan tugas Pelaksana Kegiatan di Desa Sumbersari melibatkan Aparatur Pemerintah Desa dan Sub.Sub. Kelompok Kegiatan dari Padukuhan Padukuhan/ Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Desa, dengan pengendali Tim Pengelola Kegiatan.